Sejarah Pasukan Pengaman Presiden,Paspampres

Paspampres

Paspampres merupakan sebuah satuan pelaksana yang berada di Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prajurit yang terpilih untuk menjadi paspampres tidak dipilih dengan cara yang sembarangan. Prajurit akan dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, postur, intelegensi, dan mentalnya.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 tahun 2013 disebutkan, Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden, dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan  dalam rangka membantu tugas pokok TNI.

Lahir dan terbentuknya Paspampres ini bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan RI dan lahirnya TNI dan Polri. Pada masa itu, para pemuda tergerak untuk mengambil peranan untuk mengamankan Presiden. Para pemuda ini terdiri dari kesatuan Tokomu Kosaku Tai. Tokomu Kosaku Tai ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya pengawal istana dan DKP. 

Peristiwa yang  menjadi poin penting dalam sejarah Paspampres adalah di saat Jakarta diduduki oleh Belanda pada tanggal 3 januari 1946. Kondisi keamanan awal kemerdekaan RI sangat membahayakan keselamatan nyawa Presiden. Untuk merespons kondisi tersebut, dikeluarkannya perintah untuk melakukan operasi penyelamatan presiden oleh sang Sekretaris Negara Mr. Pringgodigdo. Sejak saat itu operasi ini dikenal dengan peristiwa hijrah ke Yogyakarta.

Kelompok Kelompok Paspampres

Pasukan Pengaman Presiden ini terbagi menjadi 3 bagian kelompok. Yaitu grup A, B, dan C. Tiga grup ini mempunyai tugas nya masing masing. Seperti grup A bertugas untuk mengamankan Presiden RI beserta dengan Keluarganya. Grup B memiliki tugas untuk mengamankan Wakil Presiden RI beserta dengan keluarganya. Sedangkan untuk grup C bertugas untuk mengamankan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. 

Pada saat tahun 2003 dan 2004. Proses tentang pembahasan pengamanan Mantan Presiden dan Wakil Presiden digulirkan kembali. Pada saat tahun 2012, rencana tersebut dilanjutkan kembali melalui kajian dan evaluasi internal Paspampres. Termasuk studi banding terhadap beberapa Negara yang memberlakukan sistem pengamanan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden oleh instansi Resmi. 

Konsep pengamanan Paspampres tersebut diajukan kepada  Mabes TNI dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Dan kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pengamanan Presiden RI, Wakil Presiden RI dan mantan Presiden RI, mantan Wakil Presiden RI beserta keluarga dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Baca Juga: Tips Meninggikan Badan Secara Alami

Mabes TNI lalu mengeluarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang Validasi Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden. Peraturan ini berisi adanya organisasi Grup D yang bertugas untuk mengamankan mantan Presiden RI dan mantan Wakil Presiden RI beserta Keluarganya, serta Detasemen Latihan Paspampres. 

Validasi organisasi Paspampres dengan membentuk Grup D Paspampres dan Detasemen latihan dilakukan dengan tidak menambah jumlah personel. Komposisi jumlah personel ditata kembali secara proporsional. Penataan kembali personel Paspampres ini bertujuan supaya mekanisme pelaksanaan operasi pengamanan, kodal, koordinasi, kepastian pembinaan karier, dan pembinaan kesejahteraan moril serta kepastian hukum terjaga dengan baik.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Postingan Terkait

Tinggalkan Balasan